ENERGI.co.di, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mengapresiasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG). Melalui regulasi tersebut, mekanisme pengadaan yang sebelumnya menggunakan skema business to business (B2B) diarahkan menjadi government to government (G2G) dan government to business (G2B).
Menurut Syafruddin, perubahan mekanisme tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi tawar sekaligus meningkatkan peran negara dalam pengadaan energi dari pasar internasional.
Dalam skema baru ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) akan menjadi representasi negara dalam proses pengadaan. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) tetap berperan sebagai pembeli atau offtaker komoditas energi yang telah diperoleh.
Syafruddin menilai, mekanisme pengadaan yang selama ini dilakukan Pertamina melalui skema B2B masih memiliki sejumlah tantangan, terutama menyangkut kepastian pasokan dan proses negosiasi dengan pemasok internasional.
“Selama ini, Pertamina bisa memenangkan tender dengan harga kompetitif. Namun, kemenangan tersebut tidak selalu menjamin pasokan karena pemasok terkadang membatalkan kesepakatan secara sepihak ketika mendapatkan penawaran lebih tinggi. Situasi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi negara,” ujar Syafruddin.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut menegaskan, keterlibatan negara secara langsung melalui Lemigas diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam bernegosiasi dengan pemasok internasional.
Selain membuka peluang memperoleh harga yang lebih kompetitif, mekanisme tersebut juga dinilai memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk melakukan diversifikasi pemasok serta memastikan kepastian pasokan dan pengiriman energi.
“Dengan Lemigas menjadi representasi negara dalam proses pengadaan, marwah dan bargaining position Indonesia akan semakin kuat. Pemasok juga harus lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Pembatalan sepihak tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa,” tegasnya.
Syafruddin menilai, penerbitan Perpres tersebut relevan dengan kondisi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi yang masih tinggi. Sekitar 85 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. Sementara itu, kebutuhan minyak mentah Indonesia juga masih bergantung pada pasokan sejumlah negara, termasuk dari kawasan Timur Tengah dan Rusia.
Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap impor harus diimbangi dengan sistem pengadaan energi yang kuat dan mampu melindungi kepentingan nasional. Setidaknya terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian, yakni harga yang kompetitif, kepastian rantai pasok dan pengiriman, serta perlindungan negara dari risiko pembatalan kesepakatan secara sepihak oleh pemasok.
“Ketergantungan impor yang tinggi harus diimbangi dengan sistem pengadaan yang kuat. Negara tidak boleh berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pemasok internasional. Karena itu, Perpres ini menjadi terobosan penting untuk memperkuat tata kelola importasi energi nasional,” jelasnya.
Meski demikian, Syafruddin mengingatkan bahwa perubahan mekanisme pengadaan tersebut bukan berarti menghilangkan peran Pertamina dalam ekosistem energi nasional. Menurutnya, Pertamina tetap menjadi aktor strategis dalam menjaga ketahanan energi, terutama dalam pengelolaan, pengolahan, serta distribusi BBM dan LPG kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, pembagian peran antara Lemigas dan Pertamina justru diharapkan menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih terstruktur. Lemigas berfokus pada proses pengadaan sebagai representasi negara, sedangkan Pertamina bertindak sebagai offtaker yang membeli komoditas hasil pengadaan tersebut.
“Akan ada pembagian tugas yang lebih jelas. Lemigas berfokus pada proses pengadaan sebagai representasi negara, sedangkan Pertamina bertindak sebagai offtaker yang membeli komoditas hasil pengadaan tersebut. Keduanya harus bersinergi agar rantai pasok energi nasional semakin kuat,” ungkapnya.
Syafruddin berharap implementasi Perpres Nomor 107 Tahun 2026 dapat berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Pengawasan terhadap pelaksanaannya juga dinilai penting agar perubahan mekanisme pengadaan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
Dengan implementasi yang tepat, kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar energi global, tetapi juga menjamin kepastian ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas harga, serta melindungi masyarakat dari potensi gangguan distribusi energi.
