ENERGI.co.id, Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik berulang yang terjadi sepanjang 2026. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan masih adanya kesenjangan antara target ketahanan energi pemerintah dan kualitas layanan energi yang diterima masyarakat.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, IESR mendesak pemerintah memperkuat sistem pasokan dan distribusi BBM, meningkatkan keandalan infrastruktur kelistrikan, serta mempercepat realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan, keberhasilan ketahanan energi nasional tidak cukup diukur dari kebijakan dan target pembangunan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh energi secara konsisten dengan harga yang terjangkau.
“Ukuran paling mendasar ketahanan energi adalah apakah masyarakat dapat memperoleh energi saat membutuhkan dengan harga yang mampu mereka bayar. Kelangkaan BBM dan pemadaman listrik yang berulang menunjukkan bahwa kemampuan menjaga pasokan dan distribusi energi masih perlu diperbaiki secara serius,” ujar Fabby pada Selasa (20/10/2026).
IESR mengapresiasi upaya pemerintah menjaga harga energi di tengah kenaikan harga minyak dunia, memperluas akses listrik, dan meluncurkan program PLTS 100 GW. Namun, lembaga tersebut menilai implementasi kebijakan perlu diikuti hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Kelangkaan BBM di sejumlah daerah sejak Mei 2026, termasuk Malang Raya dan Bali pada Oktober, menjadi sorotan IESR. Gangguan pasokan tersebut dinilai mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan cadangan operasional dan distribusi energi.
Dampaknya turut dirasakan pekerja transportasi, pelaku usaha kecil, dan rumah tangga yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Tantangan tersebut semakin besar karena kebutuhan BBM nasional masih ditopang impor. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikutip IESR, kebutuhan bensin Indonesia mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Meski kapasitas kilang Balikpapan ditingkatkan, kebutuhan impor bensin diperkirakan masih berada di kisaran 20 juta kiloliter.
Sementara itu, produksi minyak mentah dan kondensat pada Januari–Juli 2026 tercatat sekitar 547 ribu barel per hari, masih di bawah target produksi 1 juta barel per hari.
IESR menilai pemerintah perlu mengevaluasi target produksi minyak sekaligus memperkuat upaya pengendalian konsumsi BBM. Langkah yang dapat ditempuh antara lain meningkatkan efisiensi kendaraan, memperluas transportasi publik, mempercepat elektrifikasi transportasi, serta menyediakan fasilitas mobilitas nonmotor seperti trotoar dan jalur sepeda.
Pengendalian permintaan dinilai penting untuk mengurangi tekanan terhadap kebutuhan impor dan anggaran subsidi, terutama ketika harga minyak global mengalami gejolak.
Menurut IESR, kebijakan menjaga harga energi tetap terjangkau juga perlu disertai reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, perlindungan bagi kelompok rentan dapat berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki efisiensi sistem energi nasional.
Selain BBM, keandalan pasokan listrik menjadi perhatian utama. Gangguan kelistrikan di Sumatra dan pemadaman bergilir di Sulawesi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pembangkit, ketersediaan energi primer, cadangan operasi, hingga jaringan transmisi dan distribusi.
IESR menilai penambahan kapasitas pembangkit harus diikuti pemeliharaan infrastruktur yang memadai, penguatan fleksibilitas operasi sistem, serta peningkatan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem.
Perencanaan ketenagalistrikan juga perlu memperhitungkan risiko perubahan iklim dan mendorong pengembangan pembangkit terdistribusi untuk meningkatkan ketahanan pasokan, khususnya di wilayah yang rentan mengalami gangguan.
Di saat yang sama, pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keandalan sistem dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Di tengah tantangan pasokan BBM dan listrik, IESR memandang program PLTS 100 GW sebagai peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pengembangan energi surya berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mendiversifikasi sumber pasokan energi, serta memperluas akses listrik.
Namun, realisasi program tersebut masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Kapasitas PLTS terpasang Indonesia tercatat sekitar 1,5 GW hingga April 2026, jauh di bawah skala pengembangan yang ditargetkan melalui program 100 GW.
IESR juga menyoroti rancangan Peraturan Presiden terkait program tersebut yang pada awal Oktober 2026 masih dalam proses harmonisasi.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat kepastian regulasi, menyiapkan skema pembiayaan yang memadai, memperkuat kesiapan jaringan listrik, dan mengembangkan sistem penyimpanan energi.
Kesiapan infrastruktur tersebut menjadi penting agar tambahan pembangkit energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara optimal dan tetap menjaga stabilitas pasokan.
Bagi IESR, penguatan ketahanan energi membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pembenahan rantai pasok BBM, peningkatan keandalan sistem kelistrikan, pengendalian konsumsi energi, hingga percepatan energi terbarukan.
Dengan langkah tersebut, agenda kemandirian energi diharapkan tidak berhenti pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga menghasilkan pasokan energi yang lebih andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
