ENERGI.co.id, Jakarta – Harga avtur kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI karena dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan biaya operasional maskapai dan harga tiket pesawat yang harus dibayar masyarakat.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, mendorong pemerintah mengevaluasi struktur pembentuk harga avtur, khususnya komponen perpajakan yang dinilai turut memberikan beban terhadap industri penerbangan.
Menurut Syarif, persoalan harga avtur tidak semata-mata berkaitan dengan biaya pengolahan. Ia menilai beban pajak yang melekat pada avtur juga perlu dikaji agar harga bahan bakar penerbangan lebih kompetitif.
“Ini menjadi bahan kami di Komisi XII, terutama terkait masalah avtur. Yang mahal itu bukan pengolahan avturnya, tetapi pajaknya,” ujar Syarif saat ditemui Parlementaria di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (3/10/2026).
Ia mengatakan struktur biaya avtur perlu dievaluasi secara menyeluruh karena kenaikan biaya bahan bakar pada akhirnya dapat meningkatkan biaya operasional maskapai. Kondisi tersebut berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui harga tiket pesawat.
Karena itu, Syarif meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, melihat kembali kebijakan perpajakan yang diterapkan terhadap avtur. Menurutnya, kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan keberlangsungan industri penerbangan sekaligus menjaga keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat.
“Jadi, avtur itu selain PPN ada lagi pajak-pajak yang lain. Nah, ini yang mesti dibenahi. Kementerian Keuangan juga harus memahami masalah ini,” tegasnya.
Syarif juga mengingatkan bahwa harga tiket pesawat yang semakin tinggi dapat mengubah pilihan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi.
Terlebih, pembangunan infrastruktur jalan tol yang semakin masif telah membuat perjalanan darat menjadi alternatif yang semakin kompetitif untuk sejumlah rute antarkota.
“Jangan sampai penerbangan ini menjadi komoditas yang mahal. Kalau penerbangan mahal, masyarakat akan lebih memilih lewat jalan darat, apalagi saat ini sudah banyak tol,” katanya.
Menurut Syarif, pergeseran masyarakat dari transportasi udara ke transportasi darat tidak hanya berdampak terhadap maskapai. Kondisi tersebut juga dapat berimbas pada tingkat keterisian pesawat hingga aktivitas operasional bandara.
Jika jumlah penumpang terus menurun, infrastruktur bandara yang telah dibangun pemerintah dikhawatirkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau semua orang memilih lewat tol, bandara akan sepi. Penerbangan juga bisa lumpuh karena tidak ada penumpang,” tandas Syarif.
Syarif menilai evaluasi harga avtur perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem transportasi udara nasional. Harga bahan bakar yang lebih kompetitif diharapkan dapat membantu maskapai menjaga efisiensi operasional sekaligus memberikan ruang bagi terciptanya harga tiket yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
