ENERGI.co.id, JAKARTA — Proses pengalihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) North Duri Cogeneration (NDC) dari anak usaha PT PLN (Persero), PLN MCTN, kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dikabarkan berlangsung alot.
Proses pengalihan tersebut tidak berjalan sederhana. PHR disebut harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengambil alih pengelolaan pembangkit yang selama ini mendukung kebutuhan operasional di wilayah kerja Blok Rokan.
Nilai biaya yang harus dikeluarkan PHR dalam proses pengambilalihan tersebut belum diketahui secara pasti. Namun, besarnya kebutuhan biaya menjadi salah satu faktor yang disebut turut membuat proses pengalihan pengelolaan NDC berlangsung cukup panjang.
NDC merupakan salah satu fasilitas pembangkit yang berkaitan dengan kebutuhan pasokan listrik untuk kegiatan operasi di Blok Rokan. Dengan pengelolaan yang berada di bawah PHR, pembangkit tersebut diharapkan dapat semakin terintegrasi dengan kebutuhan operasional perusahaan di lapangan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaiman mengungkapkan bahwa peralihan kepemilikan aset pembangkit dari PT PLN (Persero) ke PT Pertamina (Persero) bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, aset tersebut nantinya tetap akan dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN).
Laode menilai pengalihan aset tersebut tidak akan mengganggu kinerja pembangkit. Terlebih, PLN dan Pertamina sama-sama berada di bawah pengawasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Ini kan sama-sama BUMN, kan. Dari PLN ke Pertamina, enggak ada masalah. Sekarang kan sama-sama di bawah Danantara, jadi enggak ada masalah. Amanlah,” ungkap Laode beberapa waktu lalu di Jakarta.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pembahasan antara pihak terkait tidak hanya menyangkut aspek teknis pengelolaan pembangkit, tetapi juga aspek komersial, aset, serta biaya yang timbul dalam proses pengalihan.
Sumber yang mengetahui proses tersebut mengatakan, pembahasan mengenai nilai dan skema pengalihan menjadi salah satu hal yang cukup krusial.
Meski demikian, hingga kini belum terdapat informasi resmi mengenai besaran biaya yang harus dikeluarkan PHR maupun rincian skema transaksi pengalihan pengelolaan NDC.
Pengalihan pengelolaan pembangkit tersebut menjadi penting bagi PHR mengingat kebutuhan energi untuk mendukung kegiatan produksi migas di Blok Rokan cukup besar. Integrasi pembangkit dengan kegiatan operasi diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan kebutuhan listrik sekaligus mendukung keandalan pasokan energi.
Di sisi lain, proses pengalihan dari PLN MCTN ke PHR juga menjadi perhatian dari sisi efisiensi. PHR perlu memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengambil alih pengelolaan NDC sebanding dengan manfaat operasional dan keekonomian yang diperoleh dalam jangka panjang.
