ENERGI.co.id, JAKARTA – Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi investasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bauran EBT dalam energy mix nasional hingga semester I 2026 baru mencapai 17,3 persen.
Capaian tersebut masih berada dalam rentang target pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra), yakni sekitar 17–21 persen. Namun, pemerintah tetap perlu mendorong percepatan investasi dan pembangunan proyek EBT agar pertumbuhan bauran energi bersih tidak berjalan terlalu lambat.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan capaian bauran EBT pada semester pertama tahun ini sebenarnya sempat lebih tinggi.
Capaian bauran EBT pada kuartal I 2026 sempat berada di level 18,3 persen. Namun, pada semester I 2026, angkanya tercatat sebesar 17,3 persen. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus mendorong percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan,” ujar Eniya Listiyani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.
Menurut Eniya, pertumbuhan kapasitas pembangkit EBT terus menunjukkan perkembangan. Kapasitas terpasang EBT Indonesia kini telah mencapai sekitar 16,32 gigawatt (GW), meningkat signifikan dibandingkan sekitar 12 GW pada 2021.
Meski demikian, peningkatan kapasitas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kenaikan persentase bauran energi nasional. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah pertumbuhan investasi EBT yang dinilai relatif landai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Kementerian ESDM sebelumnya memperkirakan potensi EBT nasional mencapai sekitar 3.687 GW, yang terdiri atas energi surya, hidro, angin, bioenergi, energi laut, dan panas bumi.
Berdasarkan komposisi bauran EBT semester I 2026, bioenergi masih menjadi salah satu sumber energi terbarukan dengan kontribusi terbesar.
Pada sektor listrik, pembangkit listrik berbasis bioenergi menyumbang sekitar 4,19 persen, disusul tenaga air sebesar 2,69 persen, panas bumi 1,84 persen, surya 0,51 persen, dan bayu 0,06 persen.
Sementara itu, pada sektor nonlistrik, kontribusi terbesar berasal dari fatty acid methyl ester (FAME) atau biodiesel sekitar 5,01 persen dan biomassa sebesar 2,82 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan EBT Indonesia masih sangat ditopang bioenergi, sementara pemanfaatan energi surya, angin, dan sumber energi terbarukan lainnya masih relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia.
Padahal, energi surya memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Pemerintah mencatat potensi energi surya mencapai sekitar 3.294 GW, jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang saat ini telah dimanfaatkan.
Investasi Jadi Kunci Percepatan
Untuk meningkatkan bauran EBT, pemerintah menilai investasi menjadi salah satu faktor kunci. Selain membangun pembangkit baru, pengembangan energi terbarukan membutuhkan dukungan jaringan listrik, infrastruktur transmisi dan distribusi, teknologi penyimpanan energi, serta kepastian regulasi.
Kementerian ESDM menyatakan tengah melakukan penyederhanaan berbagai regulasi untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih menarik bagi pengembangan EBT.
Langkah tersebut penting karena target pemerintah tidak berhenti pada kisaran 17–21 persen. Pemerintah menargetkan bauran EBT dalam energy mix nasional dapat mencapai 30 persen pada 2034.
Dengan demikian, capaian 17,3 persen pada semester I 2026 perlu dilihat sebagai titik awal untuk mempercepat pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan. Tanpa peningkatan investasi dan percepatan proyek pembangkit EBT, pencapaian target jangka menengah dan panjang berpotensi menghadapi tantangan.
Di sisi lain, realisasi investasi nasional secara keseluruhan sebenarnya menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Pemerintah mencatat investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, atau 49,5 persen dari target investasi nasional sepanjang tahun sebesar Rp2.041,3 triliun.
Tantangannya kini adalah bagaimana momentum investasi nasional tersebut dapat semakin diarahkan ke sektor strategis, termasuk EBT dan infrastruktur pendukungnya.
Percepatan investasi EBT tidak hanya diperlukan untuk mengejar target bauran energi, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan industri hijau di Indonesia. (***)
