ENERGI.co.id, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas mulai menjadi perhatian serius Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas). Kepengurusan baru SP SKK Migas periode 2026–2028 bergerak cepat mengantisipasi potensi perubahan kelembagaan dan kepegawaian yang dapat muncul dari revisi regulasi tersebut.
Pada hari yang sama serah terima jabatan, Ketua Umum SP SKK Migas Aldy Amir langsung menggelar koordinasi dan diskusi bersama Pengurus SP SKK Migas, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas sejumlah langkah antisipasi terhadap dinamika RUU Migas, terutama terkait arah perubahan kelembagaan serta implikasinya terhadap status dan masa depan pegawai SKK Migas.
Bagi SP SKK Migas, pembahasan RUU Migas bukan semata persoalan perubahan norma dan tata kelola industri hulu migas. Perubahan desain kelembagaan juga memiliki konsekuensi langsung terhadap aspek kepegawaian yang harus mendapatkan perhatian sejak awal.
Karena itu, SP SKK Migas mendorong agar setiap perubahan kelembagaan yang nantinya dituangkan dalam regulasi tetap memberikan kepastian hukum, kejelasan status, perlindungan hak, serta jaminan keberlanjutan karier pegawai.
Langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa kepengurusan baru SP SKK Migas tidak ingin menunggu sampai perubahan regulasi memasuki tahap akhir. Aspirasi dan kepentingan pegawai dinilai perlu dikawal sejak proses pembahasan masih berlangsung.
“Kami melihat dinamika RUU Migas ini harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai perubahan kelembagaan kemudian menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai, baik menyangkut status, hak maupun masa depan mereka,” ujar Aldy Amir.
Menurut Aldy, SP SKK Migas akan mengambil posisi konstruktif dengan mengedepankan komunikasi dan dialog bersama para pemangku kepentingan. Namun pada saat yang sama, organisasi pekerja tetap akan menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan mengawal aspirasi seluruh anggota.
“Kami tidak dalam posisi untuk menghambat perubahan. Yang kami dorong adalah agar setiap perubahan dilakukan secara terukur dan memberikan kepastian serta perlindungan kepada pegawai yang selama ini menjalankan tugas dalam mendukung sektor hulu migas nasional,” katanya.
Sebelumnya Afriandi berpesan kepada kepengurusan baru agar terus melanjutkan perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan pegawai.
“Pergantian kepengurusan bukan berarti berhentinya perjuangan, melainkan menjadi bagian dari proses regenerasi untuk memperkuat organisasi. Oleh karena itu, mari kita bekerja secara profesional, meningkatkan kualitas kinerja, serta memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kepengurusan SP SKK Migas yang baru”, ujar Afri.
SP SKK Migas juga menilai perubahan regulasi sektor hulu migas harus mempertimbangkan aspek kesinambungan organisasi dan sumber daya manusia. Kepastian terhadap pegawai menjadi penting agar proses transformasi kelembagaan tidak mengganggu profesionalisme maupun keberlangsungan pelaksanaan tugas di sektor strategis tersebut.
Koordinasi pertama dengan Pengurus SP SKK Migas menjadi salah satu langkah awal kepengurusan baru untuk memetakan berbagai potensi persoalan yang dapat muncul seiring pembahasan RUU Migas.
SP SKK Migas memastikan akan terus memantau perkembangan pembahasan regulasi tersebut dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Aspirasi anggota, khususnya terkait kelembagaan dan kepegawaian, akan menjadi salah satu fokus utama yang dikawal oleh kepengurusan periode 2026–2028.
Dengan langkah tersebut, SP SKK Migas ingin memastikan bahwa perubahan regulasi tidak hanya menghasilkan desain kelembagaan baru, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan bagi sumber daya manusia yang menjadi bagian penting dalam keberlangsungan industri hulu migas nasional.
