ENERGI.co.id, Jakarta – Pertamina Hulu Rokan (PHR) memperkuat social license to operate di Pulau Sumatra melalui pelaksanaan ‘Gerakan Masyarakat Aktif’ (GEMA), sebuah kegiatan untuk mengukur dampak dari Program Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat (PPM). Sepanjang tahun 2025, fungsi Corporate Secretary PHR telah melaksanakan 327 program di 31 kabupaten pada lima provinsi, menjangkau lebih dari 10.000 penerima manfaat dengan dampak nyata di bidang lingkungan, ekonomi, kesejahteraan (wellbeing) , dan sosial.
Program PPM berhasil meningkatkan pendapatan mitra binaan hingga Rp7 miliar melalui pengembangan 288 produk UMKM, menghemat energi sebesar 170.000 kWh, mendaur ulang lebih dari 1 ton sampah, serta menanam lebih dari 89 ribu tanaman darat dan air di lahan seluas 120 hektare. Upaya ini turut berkontribusi terhadap penurunan emisi sebesar 919 ton CO2eq (karbon dioksida ekuivalen) per tahun.
Di bidang wellbeing, PHR telah melaksanakan 104 pembekalan sertifikasi vokasi dan memberdayakan 187 penyandang disabilitas. Sementara pada aspek sosial, perusahaan mengembangkan delapan destinasi ekowisata, menciptakan 39 green jobs, serta membuka 256 lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Untuk mengukur efektivitas program, fungsi Corporate Secretary melalui sub-fungsi Community Involvement & Development (CID) melaksanakan survei daring pada 3 Juni 2026 yang melibatkan 318 perwakilan penerima manfaat di 20 field pada tiga zona operasi. Jumlah responden tersebut melampaui kebutuhan minimum statistik berdasarkan metode Slovin, sehingga memberikan gambaran yang representatif mengenai persepsi masyarakat terhadap program PPM. Manager CID Regional 1 Iwan Ridwan Faizal memimpin sosialisasi dengan memaparkan highlight operasi, tata kelola PPM, serta peran local hero dalam mendukung keberlanjutan program.
Salah satu kisah inspiratif datang dari Tri Ningsih, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Kemuning di Prabumulih, Zona 4. Melalui program Muda Bersama (Perempuan Berdaya, Kelola Sampah Bersama), Tri berhasil membina 13 KWT lainnya melalui inovasi pengolahan sampah menjadi pupuk dan produk herbal. Program tersebut tidak hanya meningkatkan omzet kelompok hingga Rp1 juta per bulan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas sosial di masyarakat.
Hasil survei menunjukkan bahwa lima dari enam indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) program berhasil tercapai. Edukasi yang diberikan juga terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai industri hulu migas. Sebanyak 97% peserta memperoleh nilai di atas 70 pada post-test, dengan rata-rata nilai regional mencapai 90,92. Bahkan, 77% peserta memperoleh nilai pada rentang 90–100, meningkat 38% dibandingkan hasil pre-test.
Survei juga menunjukkan tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap program yang dijalankan perusahaan. Sebanyak 88% responden menilai program pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan, sekaligus memberikan penilaian positif terhadap upaya perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan. Lebih dari 90% responden menyatakan siap mendukung keberlanjutan operasi PHR, menjaga hubungan harmonis dengan perusahaan, serta bersedia menyebarluaskan informasi positif mengenai program-program pemberdayaan yang telah dijalankan.
Selain menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, masyarakat juga menyampaikan harapan agar program terus dikembangkan, terutama melalui penguatan UMKM, pendampingan usaha secara berkelanjutan, serta perluasan akses pasar sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
“Strategi perusahaan untuk mendukung operasi melalui pemberdayaan masyarakat terbukti memberikan dampak signifikan. Dukungan mitra binaan mendorong kami untuk terus memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasi,” ujar Iwan Ridwan Faizal.
Dengan capaian tersebut, PHR semakin memperkuat posisinya sebagai perusahaan energi yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan produksi migas, tetapi juga pada pembangunan masyarakat yang inklusif, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi.***
